Rumah Tidak Layak Huni merupakan problematika yang sering terjadi di perkotaan, terutama dengan perkembangan penduduk yang sangat pesat. Untuk mengetetahui jumlah data permukiman, pada bulan Juli tahun 2017, Mitra Geotama bekerjasama dengan Karomap dan Madani Callysta Saibuyun membangun sebuah sistem informasi berbasis Desktop Opensource yang berbasis QGIS, untuk monitoring dan evaluasi permukiman dari Dinas PUPR Provinsi DIY. Hal tersebut didasari banyaknya data yang diterima oleh provinsi mengenai laporan rumah tak layak huni, serta laporan mengenai bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah serta bantuan yang telah terlaksana. Untuk itu dimaksudkan sistem tersebut dapat menampilkan data spasial dari sebaran Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sehingga dapat di monitor keberadaaannya oleh petugas.
Selain RTLH, Prasarana Sarana Umum turut dalam monitoring dari Dinas PUPR DIY. Prasarana Sarana Umum (selanjutnya disebut PSU), merupakan bantuan yang dapat diwujudkan oleh desa untuk memperbaiki jalan, DAM, maupun irigasi. Beberapa wilayah Kabupaten mendapatkan bantuan yang sudah terealisasi seperti Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan perbaikan. Namun pada laporan yang diberikan belum menunjukkan lokasi serta dokumentasi kegiatan. Oleh sebab itu dalam sistem ini, diperlukan survey lapangan untuk mengambil data yaitu titik koordinat lokasi dan foto sebagai informasi yang akan ditampilkan dalam sistem.
Data RTLH dapat diintegrasikan dengan data spasial, sehingga informasi yang ada dapat diterima dan tersampaikan dengan baik. Sistem informasi ini terdiri dari data store, updating, dan user interface. Data store tersusun dari database spasial yang dihasilkan dari input data. Adapun input data menjembatani permintaan informasi dari user untuk mengakses data. Sedangkan user interface sebagai tampilan muka sistem informasi yang didesain untuk memudahkan user dalam menelusuri informasi
Peta dasar yang telah ada dapat ditampilkan menjadi acuan pada basemap yang berfungsi memberikan informasi batas administrasi dari tingkat kecamatan maupun desa pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berfungsi ketika terdapat titik RTLH, PSU, mupun fungsi lainnya seperti Rusun, Kawasan Kumuh, dan Kawasan Strategis dapat langsung dilihat lokasi dan sebarannya dari peta yang telah ditampilkan.